Home / Non Tender / Pembangunan Pagar Rujab Sekda provinsi Sualwesi Barat Tahun 2026 Pengadaan Langsung Ulang Pengadaan Langsung Batal

Non Tender

Pembangunan Pagar Rujab Sekda provinsi Sualwesi Barat Tahun 2026 Pengadaan Langsung Ulang Pengadaan Langsung Batal

No Comments

August 6, 2026 11:00 am

Kode Paket

10990797000

Nama Paket

Pembangunan Pagar Rujab Sekda provinsi Sualwesi Barat Tahun 2026Paket UlangPaket Gagal

Alasan Pembatalan

– Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya

Alasan di ulang

-Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
67530946	Pembangunan Pagar Rujab Sekda provinsi Sualwesi Barat Tahun 2026	APBD

Uraian Singkat Pekerjaan

03. Uraian Pekerjaan Pagar Sekda 2026.pdf

Tanggal Pembuatan

4 Agustus 2026

Tahap Paket Saat Ini

Upload Dokumen Penawaran

K/L/PD/Instansi Lainnya

Provinsi Sulawesi Barat

Satuan Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

Jenis Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan

Pengadaan Langsung

Khusus Orang Asli Papua (OAP)

Tidak

Tahun Anggaran

APBD 2026

Nilai Pagu Paket

Rp. 387.846.300,00

Nilai HPS Paket

Rp. 387.588.197,00

Jenis Kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Lokasi Pekerjaan

Mamuju – Mamuju (Kab.)

Syarat Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Memiliki NIB berbasis resiko	KBLI 41011 Konstruksi Konvensional Gedung Hunian dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2025;
Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU	Klasifikasi Bangunan, kode sub klasifikasi : BG001 / GT001 (Konstruksi Konvensional Gedung Hunian ) sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4.S/Tahun 2026, No. M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, No. 1/Tahun 2026.